Langsung ke konten utama

Postingan

BUMDes GO ONLINE! (BUMDes DAN INTERNET MARKETING)

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini telah membawa banyak perubahan dalam cara bersosialisasi dan berkomunikasi masyarakat. Hal ini juga dapat membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek khususnya dalam bidang usaha. Hampir semua orang saat ini terhubung dengan jaringan internet terutama melalui teknologi smartphone yang menawarkan berbagai fitur dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan bagi penggunanya, baik itu untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun untuk mendukung mobilitas usahanya. Salah satu model bisnis internet yang populer saat ini adalah Internet Marketing atau Online Marketing, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "Pemasaran melalui internet" atau "Pemasaran secara Online". Jenis usaha ini mengacu pada upaya periklanan dan pemasaran yang menggunakan website dan email untuk mendorong penjualan langsung dan promosi produk pada konsumen/customer melalui perdagangan berbasis teknologi internet.

Disadari atau tidak, eksistens…
Postingan terbaru

Nomor Surat dan Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Desa

Sepuluh Kode Pokok dan Klasifikasi Arsip000
100
200
300
400Umum
Pemerintahan
Politik
Keamanan dan Ketertiban
Kesejahteraan500
600
700
800
900Perekonomian
Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
Pengawasan
Kepegawaian
Keuangan Sumber : Lampiran Keputusan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
140  DESA/KELURAHAN
        .1 Pembentukan Daerah Otonom
        .2 Perubahan Batas Wilayah
        .3 Pemekaran Wilayah

141 PEMERINTAHAN DESA
        .1 Kepala Desa
            meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Sumpah,
            Serah Terima Jabatan, Pemberhentian dsb.
         .11 Biaya Pemilihan Kepala Desa
         .2   Badan Permusyawaratan Desa
               Meliputi : Pembentukan,Keanggotaan,Kepengurusan Dan kegiatan BPD
         .3  Perangkat Desa
         .31 Sekretaris Desa Meliputi: Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan
               Pem…

CARA MENGISI FORM W-8BEN

Bagi para pelaku bisnis e-commerce senior atau jawara bisnis yang sudah malang-melintang di dunia marketplace (internet marketing) mungkin sudah tidak asing ketika disodori form W-8BEN atau form W-8BENE. Tapi tidak demikian hal-nya dengan para pelaku bisnis e-commerce pemula seperti saya, terlebih bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman atau teman/pendamping yang berpengelaman dibidang perpajakan dan e-commerce, dimana hanya mengandalkan ramban pencarian google search untuk memahami apa itu Form W-8BEN? dan bagaimana cara mengisinya?

Saya yakin sebagian besar pebisnis e-commerce pemula mungkin akan segera mengambil tindakan seperti yang saya lakukan, membuka laptop dan langsung "tancap gas" menuju omni-box browser atau "kotak amal" pencarian google, lalu dengan sedikit ragu mengetikan keywords "cara mengisi form W-8BEN ", hasil berikutnya... mulai menyortir situs yang relevan dengan kebutuhan untuk menemukan solusi terbaik  cara mengisi Form tersebut. …

TATA TERTIB DAN TAHAP PELAKSANAAN MUSDES

Dalam Pasal 1 ayat 2, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015,  Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, disebutkan:
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes adalah forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik yang berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.
Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes sudah seharunya direncanakan da…

SOSIALISASI DAN PELEMBAGAAN BUMDES

Mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum paham tentang BUMDes maka upaya pelembagaan BUMDes harus diawali dengan sosialisasi. Tahap awal ini sangat menentukan keberhasilan dari upaya pelembagaan BUMDes. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau BPD baik secara langsung atau bekerjasama dengan lembaga lain/perseorangan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan BUMDes, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tentang: apa itu BUMDes; mengapa perlu dibentuk BUMDes; maksud dan tujuan dari pembentukan BUMDes; tahapan pembentukan BUMDes; manfaat didirikannya BUMDes dsb.

Agar proses pelembagaan BUMDes berhasil, ternyata langkah paling awal yakni sosialisasi tidak sekedar memberikan penjelasan tentang sosok BUMDes, melainkan merupakan suatu upaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa BUMDes yang dibentuk akan memberikan manfaat kepada desa dan masyarakat desa, sehingga arena sosialisasi dapat berkembang menjadi arena konsultasi. Proses m…

KEBANGKITAN SISTEM EKONOMI DESA

Ketidakadilan ekonomi akibat sistem ekonomi yang kapitalistik, perputaran uang yang dominan di perkotaan, penguasaan aset produksi dan jaringan pemasaran oleh pemilik modal, kekuatan pengaruh budaya konsumtif bagi warga desa sudah saatnya untuk direm dan dikendalikan. Gema sistem Ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau di Indonesia di kenal istilah “ekonomi pasar terkendali” yang mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis makin hari makin meredup. Gegap gempita laju pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menyentuh kalayak banyak terlebih yang ada di perdesaan. Saat ini perekonomian Indonesia lebih di dominasi pemilik kapital. Mari kita runut kegiatan keseharian kita, mulai dari minum air mineral, gosok gigi, mandi pakai sabun, pergi bekerja naik kendaraan, berkomunikasi pakai handphone dll., hampir semua produksi bukan produk kita, warga kota maupun desa telah dimanjakan sebagai konsumen setia.

Sistem ekonomi pasar bebas telah menyebabkan warga yang d…

DEFINISI, KRITERIA DAN KARAKTERISTIK UMKM

Hal pertama yang perlu diketahui adalah klasifikasi umum mengenai pengelompokan 3 kategori usaha yakni; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Yang dimaksud dalam BAB I Pasal 1 undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cab…