Langsung ke konten utama

LANGKAH PENYUSUNAN KELAYAKAN USAHA

Penyusunan kelayakan usaha BUM Desa harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan banyak hal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya usaha yang akan dilakukan. Semakin lengkap dan cermat dalam memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha diharapkan akan terhindar dari risiko kega- galan usaha karena mengalami kerugian.

Selain lengkap dan cermat dalam memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, penyusunan kelayakan usaha harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan realistik. Pertimbangan rasional artinya, harus memperhitungkan keuntungan atau kemanfaatan dan kerugian atau dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi ketika unit usaha tertentu itu nantinya benar-benar dijalankan. Pertimbangan yang realistis maksudnya, jenis usaha yang akan dijalankan harus mendasarkan diri pada potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan nyata atas sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha.
Penyusunan kelayakan usaha juga harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan secara aktif warga desa, karena unit usaha BUM Desa yang akan dijalankan pasti akan bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan warga desa. Perlu diingat bahwa BUM Desa adalah lembaga ekonomi milik desa, bukan milik pribadi aparat desa maupun pengelolanya, sehingga dalam pelaksanaan usahanya harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada warga desa.

Langkah-langkah penyusunan kelayakan usaha adalah sebagai berikut:
  • Pembentukan Tim Penyusun Kelayakan Usaha (TPKU). Pembentukan TPKU sebaiknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. TPKU sebaiknya terdiri atas Kepala Desa dan warga desa yang cukup berpendidikan, mengenal dengan baik keadaan desa, dan memiliki komitmen (rasa tanggungjawab) untuk memajukan desanya atau yang sering dikenal sebagai kader-kader penggerak desa. Akan lebih sempurna apabila diantara anggota TPKU terdapat orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman menjalankan usaha ekonomi dengan baik. Jumlah personil TPKU sebaiknya tidak terlalu banyak (misal: 5-7 orang). Dalam menentukan anggota TPKU hendaknya memperhitungkan keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan kelayakan usaha dapat mendorong tumbuhnya gerakan kolektif untuk mengembangkan perekonomian desa berdasarkan spirit kesetaraan jender (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan). Pembentukan TPKU ini lebih diutamakan bagi desa yang belum terbentuk kelembagaan BUM Desa. Bagi desa yang telah membentuk kelembagaan BUM Desa, penyusunan kelayakan usaha dapat dilakukan oleh Pengurus dan Pengelola Unit Usaha BUM Desa.
  • Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan/ didayagunakan melalui pengelolaan usaha/bisnis. Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh TPKU. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi (mengenali) dan menginventarisasi (mencatat) potensi yang dimiliki desa. Langkah ini diperlukan untuk menemukan potensi desa yang memungkinkan untuk dijadikan produk dari unit usaha BUM Desa. Menurut Permendagri No. 12/2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, potensi desa itu berupa: sumber air bersih, sungai, keindahan alam, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, hasil pertanian/perkebunan/kehutanan, hasil industri/ kerajinan rumahtangga, pasar desa, prasarana jalan, kesenian daerah, keuangan pemerintah desa dan lain-lain. Salah satu sumber data yang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi desa adalah dokumen profil desa. Semakin baik kualitas penyusunan profil desa, maka akan sangat membantu dalam mengenali potensi desa dengan tepat. Cara lain yang dapat dila- kukan untuk mengenali potensi desa adalah dengan pengamatan langsung terhadap keadaan desa dan menjaring informasi dari warga desa.
  • Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa maupun masyarakat luas (masyarakat luar desa). Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada warga desa tentang jenis barang atau jasa yang mereka harapkan dapat dilayani melalui BUM Desa. Dapat pula dilakukan dengan cara mengamati atau bertanya kepada pemilik toko dan pedagang di pasar mengenai jenis barang yang laris terjual. khususnya barang-barang yang sekiranya dapat diproduksi atau disediakan oleh BUM Desa. Informasi tentang jenis kebutuhan masyarakat tersebut kemudian dicatat. Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh TPKU. Langkah ini sangat diperlukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan warga desa maupun masyarakat luas sebagai dasar untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan dan produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan. Warga desa dan masyarakat luas merupakan calon konsumen dari produk yang ditawarkan. Dengan demikian, semakin tepat dalammengenali kebutuhan calon konsumen, maka produk yang ditawarkan unit usaha BUM Desa berpeluang besar dapat diterima (dibeli) oleh konsumen.
  • Menggagas bersama warga desa untuk menentukan pilihan-pilihan jenis usaha yang memungkinkan untuk dilakukan. Pada tahap ini TPKU terlebih dahulu telah menyusun rancangan alternatif jenis usaha beserta hasil kajian aspek-aspek kelayakan usaha dan kemungkinan pengembangannya. Rancangan alternatif usaha beserta kajian kelayakan usaha kemudian ditawarkan kepada warga desa untuk dibahas bersama melalui forum musyawarah desa.
  • Menggalang kesepakatan warga untuk menentukan unit usaha ekonomi desa yang akan diwadahi BUM Desa. Kesepakatan bersama warga desa sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu unit usaha BUM Desa. Ketika warga desa menyepakati pendirian unit usaha BUM Desa, maka tentunya mereka merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab atas keberlangsung- an usaha. Kesepakatan mendirikan unit usaha BUM Desa bersama warga desa hendaknya dilakukan melalui forum musyawarah desa.
Aspek Apa yang Perlu Dikaji untuk Menentukan Kelayakan Usaha?
Pada umumnya aspek-aspek yang dikaji dalam menentukan/menilai kelayakan usaha meliputi:
  1. Aspek Pasar dan Pemasaran 
  2. Aspek Teknis dan Teknologi 
  3. Aspek Manajemen dan SDM 
  4. Aspek Keuangan 
  5. Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan
  6.  Aspek Hukum (Yuridis)


Source: 
Seri Buku Pintar BUMDesa
Materi BBPLM Jakarta  
Pelatihan Pengolahan BUMDes
Angkatan VIII - 2019 Karawang

Postingan populer dari blog ini

BUMDes GO ONLINE! (BUMDes DAN INTERNET MARKETING)

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini telah membawa banyak perubahan dalam cara bersosialisasi dan berkomunikasi masyarakat. Hal ini juga dapat membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek khususnya dalam bidang usaha. Hampir semua orang saat ini terhubung dengan jaringan internet terutama melalui teknologi smartphone yang menawarkan berbagai fitur dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan bagi penggunanya, baik itu untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun untuk mendukung mobilitas usahanya. Salah satu model bisnis internet yang populer saat ini adalah Internet Marketing atau Online Marketing, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "Pemasaran melalui internet" atau "Pemasaran secara Online". Jenis usaha ini mengacu pada upaya periklanan dan pemasaran yang menggunakan website dan email untuk mendorong penjualan langsung dan promosi produk pada konsumen/customer melalui perdagangan berbasis teknologi internet.

Disadari atau tidak, eksistens…

KAJIAN KELAYAKAN USAHA BUMDes

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau benefit ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan.

Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUM Desa hendak melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.

Apa Manfaat dari Kajian Kelayakan Usaha?
Kajian Kelayakan Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan cara yang tepat akan memberikan kemanfaatan, meliputi:
Terpilihnya jeni…

TATA TERTIB DAN TAHAP PELAKSANAAN MUSDES

Dalam Pasal 1 ayat 2, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015,  Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, disebutkan:
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes adalah forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik yang berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.
Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes sudah seharunya direncanakan da…