Langsung ke konten utama

TATA TERTIB DAN TAHAP PELAKSANAAN MUSDES

Dalam Pasal 1 ayat 2, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015,  Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, disebutkan:
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 
Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes adalah forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik yang berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.
Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes sudah seharunya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan keputusan-keputusan yang bermutu dan merakyat.
Bagaimana mekanisme pelakasnaan Musdes?
Penyelenggaraan Musdes menganut prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebaiknya, prosedur dan tata cara penyelenggaraan Musdes ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Keberadaan Perdes sangat penting sebagai acuan dan payung hukum, terlebih Musdes merupakan acara rutin desa. Secara umum, UU No 6 tahun 2014 pasal 54 memberikan pedoman penyelenggaraan Musdes. Pada pasal 54 disebutkan:
(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Penataan Desa;
  2. Perencanaan Desa;
  3. Kerjasama Desa;
  4. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
  5. Pembentukan BUM Desa;
  6. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  7. Kejadian luar biasa
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pada bagian Penjelasan disebutkan Musdes merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat. Siapakah unsur masyarakat? Unsur masyarakat bisa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
Kata kunci untuk menentukan peserta Musdes adalah keterwakilan (representasi). Peserta Musdes merupakan orang yang ditunjuk atau diberi mandat oleh kelompoknya untuk memperjuangkan aspirasi/usulan kelompok. Karena itu, sebelum Musdes diselenggarakan maka kelompok-kelompok, baik basis kewilayahan maupun basis kepentingan, sebaiknya sudah melaksanakan musyawarah kelompok.
Penyelenggaraan musyawarah kelompok penting dilakukan agar Musdes menghasilkan keputusan yang bermutu. Keterlibatan masyarakat tidak sekadar mobilisasi, namun sudah pada tingkat partisipasi aktif. Selain itu, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh Musdes mampu menjawab isu-isu strategis di desa secara substansi.
Khusus untuk hal penataan Desa, Musdes hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(source:desamembangun.id)
Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan MUSDES, masyarakat Desa, Pemerintah Desa & BPD didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD, tenaga pendamping profesional, KPMD, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.
TAHAPAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
  • Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 
  • Perencanaan Kegiatan BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana MUSDES dalam dua bentuk yaitu: 
  1. Musyawarah Desa terencana yakni dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya; 
  2. Musyawarah Desa mendadak yakni diadakan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musdes terutama penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa dan melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. 
Penyusunan Bahan Pembahasan 
  • Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal . penyiapan bahan pembahasan (materi) tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan 
  • Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam berita acara rapat BPD 
  • Pembentukan dan Penetapan Panitia Musyawarah Desa Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa yang ditetapkan melalui surat keputusan ketua Badan Permusyawaratan Desa. 
Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa 
  • Panitia Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana berdasarkan rencana kegiatan musdes 
  • Pemerintah Desa memfasilitasi Musdes dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang telah direncanakan melalui mekanisme penyusunan RKPDesa yang sumber pendanaannya tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD, 
  • Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen pembahasan yang disiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD. 
  • Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi melalui surat & secara tidak resmi melalui media komunikasi yang ada di desa, seperti : pengeras suara masjid, dll.
Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)
Ketua BPD bertindak sebagai pimpinan Musyawarah Desa dan panitia Musyawara Desa (anggota BPD, KPMD, dan atau unsur masyarakat) bertindak sebagai sekretaris dan notulen  Mudes. Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :
  • Registrasi Peserta Musdes 
  • Prosesi pembukaan kegiatan Musdes, yang diawali dengan pembacaan agenda pembukaan oleh MC, selanjutnya penyampaian sambutan – sambutan para pihak yang hadir sekaligus dibuka secara resmi pelaksanaan musdes, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penutup 
  • Panitia Musdes meminta persetujuan peserta musdes terkait susunan acara (agenda) Musdes dan jumlah peserta Musdes yang sudah tergistrasi (syarat quorum terpenuhi). Jika peserta menyetujui susunan acara musdes dan syarat quorum peserta terpenuhi, selanjutnya panitia musdes menyerahkan pengendalian musdes ke pimpinan musdes 
  • Pimpinan Musdes (Ketua BPD) menyampaikan dan menyepakati tata tertib Musdes yang wajib diikuti dan dipatuhi peserta Musdes. 
  • Pimpinan Musyawarah Desa memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan materinya yakni : 
  • meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan; 
  • meminta Badan Permusyawaratan Desa untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis; 
  • meminta unsur pemerintah daerah yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis; 
  • meminta pihak dari luar desa yang terkait dengan materi untuk menyampaikan agendanya terhadap hal yang bersifat s trategis 
  • meminta pendamping Desa yang berasal dari SKPD kabupaten, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa 
  •  Diskusi kelompok atau umpan balik dengan peserta musdes untuk pendalaman terhadap materi strategis yang dibahas di musdes 
  • Penyusunan dan pembacaan risalah kesepakatan musdes dan penandatangan berita acara pelaksanaan musdes oleh pimpinan musdes dan kepala desa serta unsur perwakilan peserta musdes 
  • Pimpinan Musyawarah Desa menutup seluruh rangkaian musdes dan hasil kesepakatan musdes menjadi dasar Pemerintahan Desa dan BPD dalam menyusun kebijakan.
(source:mail-chaozkhakycostikcomunity)
📖 Tap pada judul untuk membaca Permendes No.2 Tahun 2015
📖 Tap pada pop-up icon (di kanan atas document) untuk mendownload (Format PDF)




Postingan populer dari blog ini

BUMDes GO ONLINE! (BUMDes DAN INTERNET MARKETING)

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini telah membawa banyak perubahan dalam cara bersosialisasi dan berkomunikasi masyarakat. Hal ini juga dapat membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek khususnya dalam bidang usaha. Hampir semua orang saat ini terhubung dengan jaringan internet terutama melalui teknologi smartphone yang menawarkan berbagai fitur dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan bagi penggunanya, baik itu untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun untuk mendukung mobilitas usahanya. Salah satu model bisnis internet yang populer saat ini adalah Internet Marketing atau Online Marketing, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "Pemasaran melalui internet" atau "Pemasaran secara Online". Jenis usaha ini mengacu pada upaya periklanan dan pemasaran yang menggunakan website dan email untuk mendorong penjualan langsung dan promosi produk pada konsumen/customer melalui perdagangan berbasis teknologi internet.

Disadari atau tidak, eksistens…

KAJIAN KELAYAKAN USAHA BUMDes

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau benefit ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan.

Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUM Desa hendak melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.

Apa Manfaat dari Kajian Kelayakan Usaha?
Kajian Kelayakan Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan cara yang tepat akan memberikan kemanfaatan, meliputi:
Terpilihnya jeni…