Langsung ke konten utama

SOSIALISASI DAN PELEMBAGAAN BUMDES

Mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum paham tentang BUMDes maka upaya pelembagaan BUMDes harus diawali dengan sosialisasi. Tahap awal ini sangat menentukan keberhasilan dari upaya pelembagaan BUMDes. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atau BPD baik secara langsung atau bekerjasama dengan lembaga lain/perseorangan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan BUMDes, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tentang: apa itu BUMDes; mengapa perlu dibentuk BUMDes; maksud dan tujuan dari pembentukan BUMDes; tahapan pembentukan BUMDes; manfaat didirikannya BUMDes dsb.

Agar proses pelembagaan BUMDes berhasil, ternyata langkah paling awal yakni sosialisasi tidak sekedar memberikan penjelasan tentang sosok BUMDes, melainkan merupakan suatu upaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa BUMDes yang dibentuk akan memberikan manfaat kepada desa dan masyarakat desa, sehingga arena sosialisasi dapat berkembang menjadi arena konsultasi. Proses meyakinkan ini dapat berjalan dalam waktu yang panjang (berbulan-bulan), khususnya apabila menyangkut pembentukan unit usaha.

Pelajaran berharga dari BUMDes “Sejahtera” Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul pada saat akan mendirikan Unit Usaha Pengelolaan Wisata cukup menarik untuk disimak. Desa Bleberan yang memiliki gua dan air terjun merupakan potensi berharga untuk dikelola menjadi obyek wisata.  Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa (Bapak Tri Harjono) ternyata pada awalnya tidak sepenuhnya dapat diterima oleh warga desa. Sebagian warga desa memiliki kekhawatiran atas pengaruh negatif yang ditimbulkan dari para wisatawan. Wisatawan dari berbagai daerah/negara dengan berbagai norma/budaya yang dibawanya dikhawatirkan akan merusak nilai-nilai religiusitas yang ada pada warga desa Bleberan. Upaya kepala desa meyakinkan bahwa kekhawatiran warga tidak akan terjadi dengan disertai peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian pada akhirnya membuahkan hasil. Setelah berproses beberapa tahun sejak pencanangan unit usaha pengelolaan wisata, saat ini (2013) dua obyek wisata yakni Gua Rancang Kencono dan Air Terjun Srigethuk telah memberikan manfaat baik bagi desa berupa peningkatan PADes yang sangat signifikan maupun warga masyarakat berupa tambahan penghasilan atas keterlibatan mereka sebagai pegawai maupun penjaja makanan/kerajinan dsb. Bahkan obyek wisata Srigethuk saat ini lebih populer dibandingkan dengan nama  Desa Bleberan itu sendiri. Pada setiap akhir pekan dan liburan nasional, obyek wisata tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepercayaan akhirnya muncul dari berbagai instansi dalam membantu pengembangan kedua obyek wisata tersebut dengan mengucurkan dana hibah hingga milyaran rupiah. Warga desa pun merasa bangga atas keberhasilan ini.

PENGERTIAN DAN TUJUAN PELEMBAGAAN BUMDES
Pelembagaan BUMDes adalah suatu proses atau cara dimana unsur-unsur dalam pelembagaan BUMDes dapat melekat dalam pandangan dan aktifitas warga masyarakat, sehingga pada akhirnya BUMDes beserta unit-unit usaha yang diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat. Tujuan pelembagaan BUMDes antara lain agar  BUMDes dan unit-unit usaha yang diselenggarakan mendapat pengakuan dari masyarakat, masyarakat merasa memiliki yang pada akhirnya BUMDes menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat. Rasa memiliki yang tumbuh di hati sanubari warga desa menjadi kunci pelembagaan BUMDes. Agar rasa memiliki itu ada maka seyogyanya seluruh elemen dalam masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan BUMDes sehingga warga masyarakat sangat mendukung bahkan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan BUMDes.

MENJADIKAN BUMDES SEBAGAI GERAKAN EKONOMI
Upaya pelembagaan BUMDes sangat lekat dengan proses pembentukan BUMDes itu sendiri. BUMDes yang pembentukannya diprakarsai oleh desa dan mendapat dukungan penuh dari  pemerintah supra desa maka pelembagaan BUMDes akan lebih berhasil, dibandingkan dengan BUMDes yang dibentuk (dipaksakan) oleh pemerintah. BUMDes bukanlah proyek pemerintah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan ekonomi desa.

Lebih lanjut mengenai sosialisasi BUMDes baca juga artikel
MENGENAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)


Seri Buku Pintar BUMDes
Pelembagaan BUMDes
Materi BBPLM Jakarta  
Pelatihan Pengolahan BUMDes
Angkatan VIII - 2019 Karawang



Postingan populer dari blog ini

BUMDes GO ONLINE! (BUMDes DAN INTERNET MARKETING)

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini telah membawa banyak perubahan dalam cara bersosialisasi dan berkomunikasi masyarakat. Hal ini juga dapat membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek khususnya dalam bidang usaha. Hampir semua orang saat ini terhubung dengan jaringan internet terutama melalui teknologi smartphone yang menawarkan berbagai fitur dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan bagi penggunanya, baik itu untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun untuk mendukung mobilitas usahanya. Salah satu model bisnis internet yang populer saat ini adalah Internet Marketing atau Online Marketing, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "Pemasaran melalui internet" atau "Pemasaran secara Online". Jenis usaha ini mengacu pada upaya periklanan dan pemasaran yang menggunakan website dan email untuk mendorong penjualan langsung dan promosi produk pada konsumen/customer melalui perdagangan berbasis teknologi internet.

Disadari atau tidak, eksistens…

KAJIAN KELAYAKAN USAHA BUMDes

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau benefit ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan.

Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUM Desa hendak melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.

Apa Manfaat dari Kajian Kelayakan Usaha?
Kajian Kelayakan Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan cara yang tepat akan memberikan kemanfaatan, meliputi:
Terpilihnya jeni…

TATA TERTIB DAN TAHAP PELAKSANAAN MUSDES

Dalam Pasal 1 ayat 2, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015,  Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, disebutkan:
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes adalah forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik yang berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.
Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes sudah seharunya direncanakan da…