Langsung ke konten utama

Nomor Surat dan Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Desa



Sepuluh Kode Pokok dan Klasifikasi Arsip
000
100
200
300
400
Umum
Pemerintahan
Politik
Keamanan dan Ketertiban
Kesejahteraan
500
600
700
800
900
Perekonomian
Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
Pengawasan
Kepegawaian
Keuangan
Sumber : Lampiran Keputusan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah


140  DESA/KELURAHAN
        .1 Pembentukan Daerah Otonom
        .2 Perubahan Batas Wilayah
        .3 Pemekaran Wilayah

141 PEMERINTAHAN DESA
        .1 Kepala Desa
            meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Sumpah,
            Serah Terima Jabatan, Pemberhentian dsb.
         .11 Biaya Pemilihan Kepala Desa
         .2   Badan Permusyawaratan Desa
               Meliputi : Pembentukan,Keanggotaan,Kepengurusan Dan kegiatan BPD
         .3  Perangkat Desa
         .31 Sekretaris Desa Meliputi: Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan
               Pemberhentian dan pemberhentian sementara
         .32 Kepala Dusun
               Meliputi: Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan Pemberhentian
               dan pemberhentian sementara
         .33 Kepala Urusan

142 APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa )
       .1 Rutin (Termasuk penghasilan pamongpraja)
       .2 Pembangunan
       .3 Anggaran Belanja Tambahan
       .4 Pendapatan Desa
       .41 Urusan Desa
       .42 Penerimaan berasal dari pemerintah pusat
       .43 Penerimaan berasal dari pemerintah provinsi
       .44 Penerimaan berasal dari pemerintah kabupaten/kota
       .45 Penerimaan berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah
             yang diserahkan kepada Desa
       .46 Penerimaan dari pemilik tanah yang berdomisili Diluar Desa
       .47 Pendapatan Asli Desa
       .48 Penerimaan lain-lain yang sah
       .49 Hasil dari gotong royong masyarakat

143 Kekayaan Desa
       .1 Tanah Hak Pakai Desa
       .11 Tanah Bengkok
       .12 Tanah Titisara
       .13 Tanah Pengangonan
       .14 Tanah Desa lainnya
       .2 Jalan Desa
       .3 Bangunan Desa
       .4 Kekayaan Desa lainnya

144 Lembaga-lembaga Tingkat Desa
       .1 LMD/ DPD
       .2 LKMD/LPM

145 Administrasi Desa

146 Kewilayahan
       .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
       .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
       .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
       .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
       .5 Perbatasan Batas Desa
       .6 Penyatuan Desa/Kelurahan
       .7 Penghapusan Desa/Kelurahan

147 Pembangunan Desa
.1 Pembinaan usaha gotong royong
.11 Swadaya gotong royong
.111. Penataan gotong royong
.112. Gotong royong dinamis
.113. Gotong royong statis
.114. Pungutan
.12 Lembaga Sosial Desa (LSM)
.121. Pembinaan
.122. Klasifikasi
.123. Proyek
.124. Musyawarah
.13 Latihan Kerja Masyarakat
.131. Kader masyarakat
.132. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
.133. Pusat Latihan
.134. Kursus – kursus
.135. Kurikulum/Silabus
.136. Keterampilan
.137. Pramuka
.14 Pembinaan Keluarga sejahtera
.141 Program
.142 Pembinaan organisasi
.143 Kegiatan
.15 Penyuluhan
.151 Publikasi
.152 Peragaan
.153 Sosio darma
.154 Siaran Pedesaan
.155 Penyuluhan Lapangan
.16 Kelembagaan Desa
.161 Kelompok Tani
.162 Rukun Tani
.163 Subak
.164 Dharma Tirta
.165 Mitra Cai
.2 Perekonomian Desa
.21 Produksi Desa
.211 Pengolahan
.212 Pemasaran
.22 Keuangan Desa
.211 Perkreditan Desa
.212 Inventarisasi Desa
.213 Perkembangan / Pelaksanaan
.214 Bantuan / Stimulasi
.215 Petunjuk / Pembinaan Pelaksana
.23 Koperasi Desa
.231 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.232 Koperasi Unit Desa (KUD)
.24 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
.241 Jumlah desa yang diberi bantuan
.242 Pengarahan
.243 Pusat
.244 Daerah
.25 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.251 Pusat
.252 Daerah
.26 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
.261 Bantuan Langsung
.262 Bantuan Keserasian
.263 Bantuan Juara lomba desa
.3 Prasarana Desa
.31 Pembinaan
.32 Bimbingan tekhnis
.33 Pemukiman kembali penduduk
.34 Musyawarah Pedesaan
.341 Pembinaan
.342 Penyuluhan
.35 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
.351 Rumah sehat
.352 Proyek perintis
.353 Pelaksanaan
.354 Pengembangan
.355 Perbaikan kampung
.4 Pengembangan desa
.41 Tingkat perkembangan desa
.411 Jumlah desa
.412 Pemekaran desa
.413 Pembentukan desa baru
.414 Evaluasi
.415 Bagan
.42 Unit daerah kerja pembangunan
(UDKP)
.421 Penyusunan program
.422 Lokasi UDKP
.423 Pelaksanaan
.424 Bimbingan / Pembinaaan
.425 Evaluasi
.43 Tata Desa
.431 Inventarisasi
.432 Penyusunan Pola Tata Desa
.433 Aplikasi Tata Desa
.434 Pemetaan
.435 Pedoman pelaksanaan
.436 Evaluasi
.44 Perlombaan Desa
.441 Pedoman perlombaan desa
.442 Penilaian
.443 Kejuaraan
.444 Piagam
.5 Koordinasi
.51 Sektor khusus
.52 Rapat koordinasi horizontal (RHK)
.53 Team koordinasi pusat
.54 Kerjasama
.541 Luar negeri
.542 Perguruan Tinggi
.543 Departemen/ non departemen

148 Perangkat Kelurahan
.1 Kepala Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,
Pemberhentian dan pemberhentian sementara
.2 Sekretaris Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,
Pemberhentian dan pemberhentian sementara
.3 Kepala Lingkungan, meliputi : Pengangkatan,
Pemberhentian dan pemberhentian sementara
.4 Administrasi Kelurahan
.5 Lembaga-lembaga tingkat Kelurahan

149 RT / RW

Source : desamalangsari.blogspot.com

Postingan populer dari blog ini

BUMDes GO ONLINE! (BUMDes DAN INTERNET MARKETING)

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat saat ini telah membawa banyak perubahan dalam cara bersosialisasi dan berkomunikasi masyarakat. Hal ini juga dapat membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek khususnya dalam bidang usaha. Hampir semua orang saat ini terhubung dengan jaringan internet terutama melalui teknologi smartphone yang menawarkan berbagai fitur dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan bagi penggunanya, baik itu untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun untuk mendukung mobilitas usahanya. Salah satu model bisnis internet yang populer saat ini adalah Internet Marketing atau Online Marketing, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "Pemasaran melalui internet" atau "Pemasaran secara Online". Jenis usaha ini mengacu pada upaya periklanan dan pemasaran yang menggunakan website dan email untuk mendorong penjualan langsung dan promosi produk pada konsumen/customer melalui perdagangan berbasis teknologi internet.

Disadari atau tidak, eksistens…

KAJIAN KELAYAKAN USAHA BUMDes

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau benefit ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan.

Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUM Desa hendak melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.

Apa Manfaat dari Kajian Kelayakan Usaha?
Kajian Kelayakan Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan cara yang tepat akan memberikan kemanfaatan, meliputi:
Terpilihnya jeni…

TATA TERTIB DAN TAHAP PELAKSANAAN MUSDES

Dalam Pasal 1 ayat 2, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015,  Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, disebutkan:
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes adalah forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik yang berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.
Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes sudah seharunya direncanakan da…